Trump Ingin Keluar dari Konflik Timur Tengah, Iran dan Israel Tak Mau Melepasnya

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan berupaya meredakan ketegangan di Timur Tengah untuk mencari jalan keluar dari konflik sebelum pemilu paruh waktu November mendatang. Trump menyebut strategi barunya adalah "bersikap tenang" terhadap Iran dengan mengandalkan tekanan ekonomi ketimbang melancarkan operasi militer baru. Kendati demikian, kenyataannya menunjukkan keterbatasan pengaruh Washington di Timur Tengah. Kombinasi menipisnya stok persenjataan AS, perlawanan gigih rezim Iran, kalkulasi politik internal Netanyahu menjelang pemilu Israel, serta dampak kenaikan harga bensin di dalam negeri, membuat posisi Trump serba sulit.

Peneliti senior di Middle East Institute, Brian Katulis menilai, usaha Trump untuk meremehkan eskalasi konflik berbenturan langsung dengan kenyataan pahit. Dalam wawancara singkat bersama Axios, Trump membeberkan pendekatan barunya yang berfokus pada melumpuhkan Iran lewat krisis ekonomi internal ketimbang ancaman militer terbuka. "Kami hanya mengamati Iran dengan inflasi yang sangat tinggi dan fakta bahwa mereka tidak memiliki uang. Ini akan berhasil. Selalu berhasil. Ini seperti permainan catur," kata Trump saat dikonfirmasi wartawan di Ruang Oval, dikutip dari New York Times, Senin (10/8/2026). "Sekarang, bisakah mereka membuat masalah? Ya, mereka bisa membuat masalah. Tapi mereka tidak punya uang," sambungnya.

Beban ekonomi domestik dan perang Gaza Kondisi ini tidak lepas dari dampak krisis ekonomi di AS, ketika harga rata-rata bensin melonjak hingga di atas 4 dollar AS per galon sejak serangan ke Iran dimulai pada akhir Februari. Lonjakan ini memicu kekecewaan di kalangan pemilih Partai Republik. Di sisi lain, Wakil Presiden di Brookings Institution, Suzanne Maloney menganggap, titik tekanan ekonomi yang dialami Iran sejauh ini masih jauh lebih mudah diatasi ketimbang dampak tekanan ekonomi dan beban strategis yang harus ditanggung oleh pemerintah AS. Sementara di Gaza, klaim "terobosan bersejarah" yang sempat diumumkan Trump pada akhir Juli lalu sirna setelah Israel meningkatkan gempuran udara. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu bahkan secara terbuka menolak draf kesepakatan 15 poin yang diajukan AS untuk penghentian konflik di Palestina. "Saya ingin memperjelas di sini, Israel menolak dokumen 15 poin tersebut," tegas Netanyahu saat merespons rencana perdamaian yang digagas Washington.

Saling tuntut ganti rugi

Di tengah upaya penutupan Selat Hormuz dan ancaman gempuran kelompok Houthi di Laut Merah, negosiasi antara AS dan Iran menemui jalan buntu. Pejabat senior Iran, Mohammad Bagher Zolghadr menegaskan, Teheran hanya akan membuka akses pelayaran jika AS menarik seluruh pasukan, mencabut sanksi dan blokade, serta membayar ganti rugi perang atas kerusakan yang terjadi. Merespons tuntutan tersebut, Trump melontarkan respons keras dengan menuntut balik kompensasi finansial dari Teheran. "Saya juga menuntut kompensasi dari Iran. Kompensasi yang harus dibayarkan Iran harus mencakup orang-orang yang tewas dan terluka dalam banyak konflik di Iran, serta para demonstran Iran yang dibunuh oleh rezim," ujarnya.

"Saya telah menginstruksikan para pejabat untuk mengupayakan kompensasi tersebut dalam setiap, dan semua, negosiasi di masa mendatang," lanjutnya.

Pengamat dari Foundation for Defense of Democracies, Behnam Ben Taleblu menuturkan, sanksi dan blokade laut AS bukanlah instrumen yang senyap, sehingga Iran dipastikan tidak akan tinggal diam.

Sejumlah pendukung garis keras Trump di media AS bahkan terus mendesak pemerintah untuk kembali melancarkan aksi militer langsung. Hal ini menegaskan bahwa tekanan ekonomi semata tidak akan pernah cukup untuk menundukkan Teheran.