APBD Perubahan Disahkan Naik Rp 154 Miliar, Ironi Perbaikan Pasar Besar yang Tak Masuk Prioritas

APBD Perubahan Disahkan Naik Rp 154 Miliar, Ironi Perbaikan Pasar Besar yang Tak Masuk Prioritas

MALANG – Angin segar mengenai penambahan anggaran daerah nyatanya tidak serta-merta membawa kabar baik bagi para pedagang Pasar Besar. Pemerintah Kota bersama DPRD baru saja resmi mengesahkan APBD Perubahan dengan catatan kenaikan anggaran yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp 154 Miliar. Momen pengesahan ini terekam jelas dalam pemberitaan, di mana dokumen persetujuan diserahkan secara resmi dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah seperti Wali Kota.

Namun, di balik ketukan palu pengesahan anggaran yang bertambah Rp 154 Miliar tersebut, terselip rasa kecewa yang mendalam dari para pedagang. Harapan akan perbaikan Pasar Besar yang merupakan urat nadi perekonomian rakyat, tampaknya masih harus dipendam lebih lama. Pasalnya, proyek vital perbaikan dan peremajaan pasar tersebut nyatanya tidak menjadi prioritas utama dalam alokasi APBD yang baru saja disahkan.

Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi Himpunan Pedagang Pasar Malang (HIPPAMA). Padahal sebelumnya, HIPPAMA telah berjuang keras dan mengajukan usulan resmi agar perbaikan fasilitas Pasar Besar dapat dimasukkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk periode 2026 - 2027. Aspirasi ini disuarakan bukan tanpa alasan yang mendesak, mengingat kondisi fisik pasar yang semakin hari semakin membutuhkan penanganan serius demi keamanan dan kenyamanan transaksi jual beli.

Kenyataan bahwa usulan HIPPAMA ini tidak masuk dalam skala prioritas memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan pedagang. Jika anggaran daerah mampu mengalami kenaikan hingga ratusan miliar rupiah, mengapa sektor perdagangan tradisional yang menjadi salah satu pilar ekonomi daerah seolah diabaikan? Lantas, program apa yang dinilai jauh lebih mendesak hingga menyedot tambahan anggaran sebesar itu?

Bagi para pedagang, Pasar Besar bukan sekadar tempat berjualan, melainkan tumpuan hidup. Kini, HIPPAMA dan ribuan pedagang hanya bisa berharap ada evaluasi lebih lanjut atau setidaknya komitmen nyata dari pemerintah untuk tidak menutup mata. Pembangunan kota yang maju tentu sangat didukung, namun semestinya tidak dengan meninggalkan mereka yang selama ini menyokong ekonomi dari lorong-lorong pasar tradisional.